Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2025, Bangka Belitung berhasil meraih peringkat II sebagai pemerintahan daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana penilaian yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penilaian tersebut dilakukan secara komprehensif oleh KPK RI melalui berbagai indikator strategis pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, hingga penguatan pengawasan internal pemerintah daerah.
Capaian peringkat kedua ini menunjukkan bahwa Bangka Belitung secara konsisten melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi kebijakan di lapangan. Upaya pencegahan korupsi ditempatkan sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi, sehingga setiap proses penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam konteks Harkodia 2025, KPK RI menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai langkah paling efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Oleh karena itu, apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan dorongan moral agar praktik-praktik baik (best practices) tata kelola pemerintahan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaknai penghargaan ini sebagai hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, hingga dukungan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan KPK RI dalam program pencegahan korupsi, seperti penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi layanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, menjadi faktor penting dalam pencapaian ini.
Lebih dari sekadar prestasi, peringkat II ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.
Momentum Harkodia 2025 dijadikan sebagai refleksi bersama bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimistis dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang serius dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sejalan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi. Ke depan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk meraih hasil yang lebih baik lagi, serta menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
